Banyak orang masih bingung: di mana sebenarnya kita tidak boleh menyalakan sebatang rokok? Jawaban singkatnya adalah di mana pun yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini bukan sekadar imbauan, tapi aturan hukum yang mengikat dan kini semakin ditegakkan di berbagai kota.
Data dari Cek Kesehatan Gratis (CKG) di NTB menunjukkan 20.255 perokok di Lombok Timur saja pada 2026. Angka ini membuktikan bahwa merokok masih sangat umum. Tapi justru di situlah KTR hadir: bukan melarang orang merokok secara total, tapi melindungi yang tidak merokok dari paparan asap. Memahami zona KTR adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga.
Zona Wajib Bebas Asap
KTR mencakup sekolah, ruang terbuka hijau, fasilitas kesehatan, dan tempat bermain anak. Ini berdasarkan PP No 28 Tahun 2024 yang mengatur secara spesifik area-area tersebut. Tujuannya jelas: melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak, dari paparan pasif asap rokok yang berbahaya bagi paru-paru mereka.
Investigasi tim BLINK di Blok M dan sekitar sekolah menengah di Jakarta pada 2026 menemukan bahwa meski ada imbauan, banyak yang mengabaikan. Puntung rokok berserakan di pedestrian dan taman. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih kalah dengan kebiasaan. Zona KTR bukan hanya soal tanda larangan, tapi tentang penegakan yang konsisten.

Kampus, Ruang Pendidikan
Sekitar 25 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UGM, UI, UNAIR, dan Binus University, telah menetapkan seluruh area kampus sebagai KTR. Binus bahkan menerbitkan kebijakan ini pada 30 Maret 2026. Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma Among Praja, menegaskan ini bukan sekadar budaya sehat, tapi bentuk dukungan kampus terhadap pembangunan berkelanjutan.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih 'klepas-klepus'. TCSC IAKMI mencatat bahwa kendala utamanya adalah kebijakan internal masing-masing kampus. Beberapa mahasiswa masih merokok di area tersembunyi. KTR di kampus juga menjadi aspek penilaian akreditasi BAN-PT, jadi ini bukan lagi pilihan, tapi syarat standar mutu pendidikan.

Sanksi dan Penegakan
Di RSD Idaman Banjarbaru, tiga pengunjung yang merokok di kantin ditegur oleh Satpol PP pada Oktober 2026. Ini contoh nyata bahwa pelanggaran KTR di fasilitas kesehatan kini diawasi langsung. Sanksi bisa berupa teguran, denda, atau bahkan tindakan disipliner untuk ASN dan mahasiswa di institusi tertentu.
Di Undana Kupang, larangan total rokok, alkohol, dan narkoba diberlakukan dengan sanksi tegas bagi ASN dan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa penegakan KTR bisa lebih ketat di institusi publik. Pelanggaran bukan lagi sekadar hal sepele, tapi bisa berdampak pada karier dan status akademik.

Kendala di Lapangan
Di Lombok Timur, tantangan KTR sangat kompleks. Daerah ini menyumbang sekitar 95 persen stok nasional tembakau Virginia. Di satu sisi, tembakau adalah tulang punggung ekonomi lokal melalui DBH CHT. Di sisi lain, prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas mencapai 32,3 persen menurut BPS. Ini menciptakan dilema ekonomi versus kesehatan yang sulit dipecahkan.
Faktor sosial juga jadi penghalang. Pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya penegakan aturan membuat banyak yang tetap merokok di zona KTR. Di sekitar sekolah, kios masih menjual rokok eceran murah yang mudah diakses anak. Ini menunjukkan bahwa KTR tanpa edukasi dan pengawasan efektif akan selalu ada celah.
Apa yang Bisa Dilakukan
Sebagai warga, Anda bisa mulai dengan menghormati zona KTR. Jangan merokok di sekolah, taman, rumah sakit, atau area kampus. Jika Anda melihat pelanggaran, laporkan ke Satpol PP atau manajemen fasilitas. Di lingkungan kerja atau kampus, dukung kebijakan KTR dan ajak teman sebaya untuk taat.
Penegakan KTR membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, sementara masyarakat harus mengubah mindset bahwa merokok di tempat umum adalah hak. Faktanya, itu adalah ancaman kesehatan bagi orang lain. Mulai dari diri sendiri, hormati zona bebas asap.
Pertanyaan umum


Comments
0