Menteri Keuangan Purbaya meninjau langsung kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu pagi, menyusul laporan mengenai penumpukan ribuan kontainer di salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Menurut laporan Metro TV, sidak tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terkait menumpuknya sekitar 3.100 kontainer yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus barang.
Dalam peninjauannya, Purbaya menginstruksikan agar operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan selama 24 jam penuh. Langkah ini diambil dengan tujuan menurunkan jumlah kontainer yang menumpuk hingga kembali ke level normal, sehingga aktivitas di pelabuhan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean yang berkepanjangan di kawasan tersebut.
Sidak yang dilakukan Menteri Keuangan itu merupakan respons langsung atas laporan penumpukan ribuan peti kemas. Kondisi tersebut dinilai serius karena menyangkut kelancaran logistik nasional, mengingat Tanjung Priok menjadi salah satu pintu utama keluar masuk barang yang menopang kebutuhan berbagai sektor industri di dalam negeri.
Kekhawatiran utama dari penumpukan ini adalah potensi terganggunya pasokan bahan baku industri. Jika kontainer tidak segera diurai, arus barang yang seharusnya mengalir ke berbagai pabrik dan sektor produksi bisa tersendat, sehingga berdampak pada kegiatan industri yang bergantung pada kelancaran distribusi dari pelabuhan.
Penumpukan kontainer ini sebelumnya diduga terjadi akibat lonjakan impor pada April 2026. Meningkatnya volume barang yang masuk dalam waktu berdekatan membuat kapasitas penanganan di pelabuhan terbebani, sehingga peti kemas menumpuk lebih cepat dibandingkan kemampuan pelabuhan untuk membongkar dan mendistribusikannya.
Untuk mempercepat penanganan, Menteri Keuangan disebut akan mendatangkan bantuan petugas tambahan dari sejumlah pelabuhan lain, di antaranya dari Surabaya, Medan, dan Semarang. Penambahan tenaga ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses bongkar muat di Tanjung Priok agar penumpukan kontainer dapat segera teratasi.
Meski lonjakan impor di satu sisi dapat menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi, pemerintah menegaskan pentingnya memastikan peningkatan arus barang tidak berubah menjadi hambatan logistik. Penanganan cepat di Tanjung Priok menjadi kunci agar momentum tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru di sisi distribusi dan rantai pasok industri nasional.