Pemerintah resmi mengubah definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia. Perubahan ini menjadi penting karena definisi tersebut menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori MBR dan dengan demikian berhak mendapatkan fasilitas rumah subsidi. Dengan aturan yang baru, batasan penghasilan untuk dapat dikategorikan sebagai MBR mengalami penyesuaian, sehingga membuka kemungkinan bagi kelompok masyarakat yang lebih luas untuk mengakses bantuan perumahan dari pemerintah.
Salah satu hal utama dalam aturan terbaru ini adalah pembagian wilayah. Pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam empat zona, yang masing-masing memiliki batas penghasilan MBR yang berbeda. Pembagian zona ini dimaksudkan untuk menyesuaikan batasan penghasilan dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang berbeda-beda di tiap wilayah, mengingat tingkat penghasilan dan harga properti tidak seragam di seluruh Indonesia.
Untuk zona 1 yang mencakup Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB, dan NTT, batas MBR ditetapkan menjadi 8,5 juta rupiah bagi lajang dan 10 juta rupiah. Kemudian di zona 2, batas MBR menjadi 9 juta rupiah, sementara di zona 3 batas tersebut naik menjadi 10,5 juta rupiah. Penetapan batas yang bertingkat ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memetakan kemampuan ekonomi masyarakat secara lebih rinci di tiap kawasan.
Batas tertinggi berada di zona 4, yakni wilayah Jabodetabek. Di kawasan ini, batas penghasilan untuk masuk kategori MBR melonjak menjadi 12 juta rupiah untuk individu dan 14 juta rupiah bagi pasangan menikah. Dengan demikian, pasangan suami istri di wilayah Jabodetabek yang memiliki total pendapatan hingga 14 juta rupiah per bulan kini masuk dalam kategori MBR dan berhak mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah.
Meski memperluas cakupan penerima, kebijakan ini justru menuai perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menyatakan kekhawatiran bahwa masuknya pekerja dengan penghasilan hingga 14 juta rupiah ke dalam kategori MBR berpotensi menggeser sasaran bantuan. Kekhawatiran ini muncul karena rumah subsidi semula ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang benar-benar berpenghasilan rendah dalam memiliki tempat tinggal.
Salah satu kekhawatiran utama menyangkut posisi pekerja berupah minimum. Dengan batasan penghasilan yang kini lebih tinggi, masyarakat dengan upah minimum dikhawatirkan harus bersaing ketat dengan kelompok yang secara finansial lebih mapan untuk mendapatkan rumah subsidi. Persaingan yang lebih ketat ini dinilai dapat menyulitkan kelompok berpenghasilan paling rendah dalam mengakses program perumahan yang sejatinya ditujukan bagi mereka.
Selain soal batasan penghasilan, pemerintah juga memberikan kelonggaran terkait lokasi pembelian. Warga ber-KTP Jakarta diberi keleluasaan untuk membeli rumah subsidi di daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kebijakan ini disebut mendapat dukungan dari warga Jakarta, mengingat keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di ibu kota yang membuat opsi membeli rumah di wilayah penyangga menjadi lebih terjangkau.