Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara atau BUMN yang terus mengalami kerugian. Penutupan perusahaan-perusahaan negara yang merugi itu ditargetkan rampung sampai akhir 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang digelar di Bangkalan, Jawa Timur. Rencana memangkas ratusan BUMN sekaligus ini menjadi sorotan karena menyangkut struktur perusahaan milik negara yang selama ini dibiayai dari anggaran.
Menurut Prabowo, langkah penutupan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang terus merugi pun tetap memiliki struktur direksi dan komisaris yang harus terus dibiayai. Artinya, meski tidak menghasilkan keuntungan, perusahaan-perusahaan itu tetap menyedot anggaran untuk membayar jajaran pengurusnya. Dengan menutup BUMN yang merugi, pemerintah menilai beban pembiayaan yang selama ini ditanggung negara dapat ditekan, sehingga keuangan negara tidak terus tergerus oleh entitas yang tidak produktif.
Prabowo juga menggambarkan besarnya jumlah BUMN yang ia temukan setelah menjabat. Ia menyebut bahwa ketika menjadi presiden, ia baru mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang menurutnya luar biasa banyak. Prabowo mengaku semula mengira jumlahnya lebih dari seribu. Hingga saat ini, menurut Prabowo, pemerintah sudah menutup kurang lebih sekitar 240 BUMN. Angka itu menunjukkan bahwa proses pemangkasan perusahaan negara yang dinilai membebani sudah berjalan, dan masih akan dilanjutkan menuju target yang disampaikan hingga akhir tahun ini.
Selain soal BUMN, Prabowo mengaitkan persoalan keuangan negara dengan kesejahteraan para pegawai. Ia menyebut kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab gaji guru dan juga aparatur sipil negara atau ASN belum bisa meningkat secara signifikan. Dalam pandangannya, anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk menaikkan kesejahteraan justru hilang akibat kebocoran. Persoalan inilah yang menurut Prabowo membuat ruang untuk memperbaiki gaji guru dan pegawai negeri menjadi terbatas, meski kebutuhan untuk menaikkannya terus disuarakan.
Prabowo menyampaikan keprihatinannya itu dengan nada tegas. Ia melontarkan pertanyaan mengapa gaji guru tidak bisa baik, mengapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, dan mengapa anggaran selalu terasa kurang. Jawaban yang ia sampaikan sendiri adalah karena uangnya tidak ada dan terus diambil. Prabowo menegaskan bahwa persoalan semacam itu sedang ia perbaiki. Penutupan ratusan BUMN yang merugi pun ditempatkan sebagai bagian dari upaya membenahi keuangan negara agar anggaran tidak terus terbuang pada hal-hal yang tidak produktif.
Dengan rencana menutup 700 hingga 800 BUMN yang merugi hingga akhir 2026, pemerintah menempatkan pembenahan perusahaan negara sebagai salah satu prioritas dalam menjaga keuangan negara. Prabowo menilai langkah tersebut penting agar anggaran negara dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah merealisasikan target pemangkasan tersebut, serta sejauh mana penutupan BUMN yang merugi benar-benar bisa meringankan beban keuangan negara sebagaimana yang dijanjikan.