Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga iklim investasi demi memberikan kepastian usaha bagi mereka yang bergerak di sektor tersebut.
Penegasan itu disampaikan Bahlil setelah menjalani diskusi yang berlangsung intensif selama hampir satu setengah jam bersama pimpinan DPR dan jajaran pemerintah. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan di sektor energi dan pertambangan sekaligus meluruskan informasi yang sempat menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam kesempatan itu, Bahlil meluruskan bahwa sistem perhitungan gross split yang didasarkan pada aturan dan arahan presiden hanya berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi. Penjelasan ini penting karena sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa skema tersebut akan diterapkan secara luas ke seluruh sektor pertambangan.
Untuk sektor mineral dan batu bara, Bahlil memastikan bahwa skema yang ada saat ini dipastikan berjalan normal tanpa adanya perombakan. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor mineral dan batu bara tidak perlu mengkhawatirkan adanya perubahan mendadak pada aturan main yang selama ini berlaku.
Selain meluruskan soal sistem perhitungan, Menteri ESDM juga menekankan kewajiban pemerintah dalam menjamin ekosistem investasi hilirisasi yang saat ini tengah berjalan di Indonesia. Komitmen terhadap hilirisasi dinilai penting agar nilai tambah dari sumber daya mineral dapat terus diolah di dalam negeri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian ESDM akan memastikan rantai pasok serta seluruh kebutuhan bahan baku pertambangan yang bersumber dari dalam negeri tetap terpenuhi secara berkelanjutan. Hal ini ditujukan agar industri pengolahan di dalam negeri tidak kekurangan pasokan bahan baku dalam menjalankan kegiatannya.
Untuk mencapai hal itu, pemerintah menyatakan akan menjaga keseimbangan yang ketat antara kapasitas produksi industri, total kebutuhan nyata, serta persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya yang diberikan kepada pemerintah. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, pemerintah berharap kepastian usaha dan keberlanjutan investasi di sektor pertambangan dapat tetap terjaga.