Kejaksaan Agung mengungkap dugaan markup atau penggelembungan dana dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional. Hasil penggeledahan yang dilakukan sejak siang hingga sore hari menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Salah satu temuan terbesar adalah pengadaan 81 ribu unit motor listrik yang menelan anggaran 1 triliun rupiah. Kejagung menduga pengadaan motor listrik ini mengalami markup yang signifikan sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Selain motor listrik, Kejagung juga mengungkap dugaan markup dalam pengadaan 32 ribu pasang sepatu. Pengadaan sepatu ini turut diduga mengalami penggelembungan harga oleh para tersangka yang terlibat.
Pengadaan tablet juga diduga mengalami markup meskipun besaran kerugiannya masih terus dihitung oleh tim penyidik. Demikian pula pengadaan televisi yang turut menjadi objek penyelidikan karena diduga merugikan keuangan negara.
Temuan ini dijabarkan langsung oleh Kejaksaan Agung dalam konferensi pers setelah selesainya penggeledahan di kantor BGN. Pengungkapan ini menjadi alasan di balik pencabutan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang menurut Presiden setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan. Temuan markup dalam pengadaan barang menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang bertentangan dengan semangat program tersebut.
Kejagung terus mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan di BGN. Publik Indonesia menunggu proses hukum yang transparan dan adil mengingat program ini menyentuh kehidupan jutaan pelajar dan masyarakat rentan.