Badan Gizi Nasional mengambil langkah baru dalam pengelolaan program penyediaan gizi. Lembaga ini memutuskan untuk menjalankan langkah efisiensi anggaran. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas yang diumumkan terkait arah kerja ke depan. Keputusan ini menandai upaya penataan pada program yang tengah berjalan.
Untuk mendukung langkah efisiensi tersebut, sebuah kebijakan khusus pun diambil. Badan Gizi Nasional memutuskan menerapkan moratorium. Moratorium ini berlaku untuk pembangunan dan pendaftaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru. Dengan demikian, penambahan dapur baru untuk sementara dihentikan.
Kebijakan moratorium ini muncul ketika jumlah dapur yang ada sudah cukup banyak. Saat ini tercatat ada sekitar 27.877 dapur SPPG yang telah beroperasi. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya jaringan dapur yang sudah berjalan. Angka inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan moratorium.
Selain menahan penambahan dapur baru, dilakukan pula penilaian terhadap yang sudah ada. Badan Gizi Nasional menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang beroperasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap dapur memberikan pelayanan yang efektif. Pelayanan tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sebaran dapur yang belum merata. Disebutkan bahwa dapur SPPG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dapur. Karena itu, muncul kebutuhan untuk menata kembali penyebaran dapur tersebut.
Penataan distribusi dapur direncanakan mengikuti kebutuhan tiap wilayah. Fokusnya adalah menata kembali distribusi dapur berdasarkan kebutuhan di setiap provinsi. Dengan penataan ini, diharapkan dapur dapat hadir lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan gizi.
Meski mengedepankan efisiensi, target program gizi disebut tetap dipertahankan. Efisiensi ini diupayakan agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini. Namun, hal tersebut dilakukan dengan tidak mengubah target pemberian gizi yang telah ditetapkan. Moratorium pun ditegaskan sebagai langkah pertama dari upaya efisiensi yang dijalankan.