Pemerintah menggulirkan paket bantuan pangan berskala besar untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Paket ini mencakup bantuan beras dan subsidi harga kedelai, dengan total anggaran mencapai 18,04 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Komponen pertama dari paket tersebut adalah bantuan beras. Pemerintah akan mendistribusikan beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan berturut-turut. Untuk program bantuan beras ini saja, anggaran yang disiapkan mencapai 17,54 triliun rupiah, menjadikannya bagian terbesar dari keseluruhan paket bantuan.
Komponen kedua menyasar para perajin tahu dan tempe, yang selama ini rentan terhadap gejolak harga kedelai impor. Pemerintah menyiapkan subsidi harga kedelai sebesar 2.000 rupiah per kilogram dengan kuota awal sebanyak 250 ribu ton. Subsidi ini akan diberikan apabila harga kedelai melampaui harga acuan pembelian yang telah ditetapkan.
Kebijakan subsidi kedelai itu merupakan bagian dari program stabilisasi harga dan pasokan pangan, atau SPHP Kedelai. Dengan menjaga harga bahan baku tetap terjangkau, pemerintah berharap usaha tahu dan tempe yang menjadi sumber penghidupan banyak pelaku usaha kecil dapat terus berjalan tanpa terganggu lonjakan biaya produksi.
Menurut Airlangga Hartarto, kedua program ini secara bersamaan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para perajin tahu dan tempe. Tahu dan tempe merupakan sumber protein yang dikonsumsi luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga stabilitas harganya dinilai penting bagi banyak rumah tangga.
Selain paket bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan terkait impor LPG bagi industri petrokimia. Langkah ini diperkirakan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun rupiah, sekaligus menekan biaya bagi industri terkait dan mendorong efek pengganda atau multiplier effect dalam perekonomian.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk merespons tekanan ekonomi global dengan memperkuat daya beli di tingkat rumah tangga sekaligus menjaga sektor usaha kecil. Dengan total anggaran yang besar, perhatian kini tertuju pada bagaimana penyaluran bantuan dan subsidi tersebut dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program.