Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027. Rapat tersebut berlangsung di gedung DPR di Senayan. Pembahasan ini menjadi bagian dari proses menentukan landasan kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun anggaran mendatang. Pertemuan itu mempertemukan parlemen dengan pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ekonomi ke depan.
Dalam rapat tersebut, kondisi perekonomian nasional menjadi salah satu titik pembahasan. Disampaikan bahwa produk domestik bruto atau GDP berada pada titik yang stabil dan terkontrol. Meski demikian, tidak dielakkan bahwa kondisi perekonomian global masih terpantau dinamis. Situasi global yang dinamis itulah yang menjadi latar bagi kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.
Menyikapi dinamika tersebut, Kementerian Keuangan disebut akan menerapkan kebijakan yang bersifat responsif. Kebijakan responsif itu dijabarkan ke dalam sembilan poin. Kesembilan poin tersebut menjadi kerangka utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Poin-poin ini menggambarkan arah kerja pemerintah pada tahun anggaran 2027.
Sejumlah poin berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan pasokan. Pemerintah akan menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Selain itu, stabilisasi harga pangan juga menjadi perhatian dalam kerangka kebijakan tersebut. Pemerintah turut menekankan pentingnya menjaga pasokan energi serta stok beras agar tetap terjaga.
Poin lain menyangkut pengelolaan anggaran dan belanja negara. Pemerintah berkomitmen menjamin disiplin fiskal yang diikuti dengan mendorong efisiensi belanja. Pola penyerapan belanja yang selama ini dinilai lambat dan rendah ditargetkan diperbaiki menjadi lebih cepat dan tinggi. Langkah ini diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun mendatang.
Selain itu, sinergi antarkebijakan turut menjadi penekanan dalam rapat. Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Penguatan sinergi itu ditujukan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan kebijakan moneter yang ditempuh.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah sasaran untuk tahun 2027. Pada tahun itu ditargetkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen pada 2027. Selain itu, proporsi penciptaan lapangan kerja ditargetkan meningkat dari 35 persen pada 2026 menjadi 40 persen pada 2027.