Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap skema insentif bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Evaluasi ini menyentuh cara pemberian insentif yang selama ini berlaku bagi para pengelola dapur dalam program makan bergizi gratis.
Ke depan, SPPG tidak lagi menerima insentif dalam jumlah yang sama sebesar 6 juta rupiah per hari. Sebagai gantinya, besaran insentif akan dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani oleh masing-masing satuan pelayanan, sehingga tidak lagi seragam untuk setiap dapur.
Perubahan skema tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Pertemuan itu membahas pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi.
Menurut Agustina, langkah itu merupakan bagian dari transformasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tujuannya agar program prioritas presiden tersebut lebih tepat sasaran dan tidak lagi boros anggaran, dengan penyaluran insentif yang lebih mencerminkan beban kerja sebenarnya di lapangan.
Selain mengubah perhitungan insentif, BGN juga membuka kemungkinan untuk menggabungkan sejumlah SPPG. Penggabungan ditujukan bagi daerah yang ternyata hanya memiliki sedikit penerima manfaat, sehingga beberapa satuan pelayanan dapat disatukan agar pengelolaannya lebih efisien.
Penetapan besaran insentif yang baru akan mengikuti proses penataan ulang tersebut, dan tidak lagi diberlakukan secara seragam seperti sebelumnya. Dengan pendekatan berbasis jumlah penerima manfaat, BGN berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.