Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru dengan menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan sidang paripurna DPR RI. Langkah ini dianggap tidak lazim karena biasanya penyampaian arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Prabowo untuk hadir langsung di ruang rapat paripurna DPR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggarisbawahi arah kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah, ketegangan perdagangan internasional, dan fluktuasi harga energi menjadi tantangan utama yang harus dijawab dalam kerangka fiskal tahun anggaran mendatang.
Selain penyampaian KEM dan PPKF, agenda sidang paripurna hari ini juga mencakup laporan Badan Legislasi (Baleg) atas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2026. Kedua agenda ini mencerminkan dinamika hubungan eksekutif-legislatif di era pemerintahan Prabowo yang dikenal dengan pendekatan langsung dan hands-on.
Langkah presiden ini disambut beragam oleh kalangan pengamat. Sebagian menilai kehadiran langsung presiden menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal. Namun ada pula yang mempertanyakan apakah pendekatan ini akan menjadi preseden tetap atau hanya langkah simbolis di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.