Sebuah peristiwa memilukan menjadi sorotan publik setelah lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI meninggal dunia. Kelima peserta tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang tengah mengikuti latihan dasar militer sebagai bagian dari rangkaian pendidikan program tersebut.
Program SPPI ditujukan untuk menyiapkan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Dalam pelaksanaannya, para peserta menjalani latihan dasar militer, yang kemudian menuai pertanyaan publik setelah sejumlah peserta dilaporkan meninggal dunia saat maupun setelah mengikuti pelatihan.
Salah satu korban adalah Novia Rahmadhani Sihotang, seorang perempuan berusia 25 tahun asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ia dilaporkan meninggal dunia pada 23 Juni lalu setelah mengalami lemas dan sesak napas saat mengikuti latihan. Korban lainnya, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal saat mengikuti pendidikan di satuan pendidikan di kawasan Halim Perdana Kusuma.
Selain kedua nama tersebut, sejumlah pemberitaan menyebut korban lain dalam rangkaian peristiwa ini, sehingga total peserta yang meninggal mencapai lima orang. Kementerian Pertahanan sebelumnya menyebut penyebab kematian para peserta dikaitkan dengan faktor kesehatan, meskipun mereka disebut telah melewati pemeriksaan medis sebelum mengikuti pelatihan.
Merespons desakan publik, Kementerian Pertahanan mengambil langkah dengan menghentikan pelatihan dasar militer dalam program SPPI. Sebagai gantinya, pihak Kementerian Pertahanan menyatakan pelatihan akan difokuskan pada pembekalan bela negara dan manajerial, tanpa lagi menyertakan materi penggunaan senjata maupun taktik militer.
Selain perubahan materi, durasi pelatihan juga disebut dipangkas dari yang semula berlangsung sekitar satu bulan menjadi hanya dua minggu. Perubahan ini diambil sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan pelatihan yang selama ini dijalani para calon manajer koperasi dalam program tersebut.
Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak agar dugaan kelalaian dalam pelaksanaan pelatihan diusut secara tuntas. Keluarga korban juga berharap adanya pertanggungjawaban dari instansi terkait serta evaluasi menyeluruh dari pemerintah, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi pada peserta pelatihan di masa mendatang.