Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan lima aparatur sipil negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka diduga terlibat dalam pengembangan kasus suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengamanan dilakukan melalui sebuah operasi tangkap tangan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Operasi tangkap tangan ini bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri. KPK menyatakan operasi tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya sudah berjalan. Perkara awal tersebut menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Dengan demikian, kasus ini menjadi kelanjutan dari penanganan yang telah dilakukan sebelumnya.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang. Total terdapat sebelas orang yang diamankan oleh lembaga antirasuah itu. Dari jumlah tersebut, lima orang merupakan aparatur sipil negara dari lingkungan BPK. Para pihak inilah yang kemudian menjadi fokus pemeriksaan KPK.
KPK menduga adanya pemberian suap dalam perkara ini. Dugaan pemberian itu berasal dari pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Suap tersebut diduga diberikan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan. Dugaan ini menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan langkah penindakan.
Pemberian suap yang diduga terjadi berkaitan dengan temuan audit. Temuan tersebut muncul dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Audit itu menyangkut pengadaan barang di lingkungan pemerintah daerah. Dugaan suap diduga berkaitan dengan temuan-temuan tersebut.
Salah satu pengadaan yang menjadi sorotan dalam perkara ini cukup spesifik. KPK menyebut bahwa salah satunya berkaitan dengan pengadaan Smart TV. Pengadaan tersebut termasuk dalam temuan audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hal ini menjadi bagian dari konstruksi perkara yang tengah didalami.
Hingga saat ini, proses penanganan perkara masih terus berjalan. KPK menyatakan masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pihak yang diamankan. Pendalaman dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan perkara ini. Langkah lebih lanjut akan ditentukan setelah pemeriksaan tersebut rampung.