Polda Metro Jaya beserta jajarannya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti yang mencapai 17,48 ton dan ditaksir bernilai sekitar 1,7 triliun rupiah.
Dalam kurun waktu enam bulan tersebut, kepolisian menetapkan sebanyak 5.196 orang sebagai tersangka. Jumlah tersangka yang besar ini menggambarkan luasnya peredaran narkoba yang menjadi sasaran operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Dari total tersangka tersebut, polisi memerinci peran masing-masing. Sebanyak 19 orang berperan sebagai produsen, 1.914 orang sebagai pengedar, dan 3.263 orang merupakan pengguna. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas tersangka berada pada level pengguna dan pengedar, sementara jumlah produsen jauh lebih kecil.
Barang bukti yang disita dalam berbagai pengungkapan itu meliputi beragam jenis, mulai dari obat keras, sabu, ganja, ekstasi, hingga ketamin. Selain itu, polisi juga menyita tembakau sintetis serta pil yang mengandung etomidate, salah satu zat yang belakangan menjadi perhatian dalam kasus penyalahgunaan.
Dengan total barang bukti mencapai 17,48 ton dan nilai yang ditaksir sekitar 1,7 triliun rupiah, pengungkapan selama paruh pertama tahun ini menjadi salah satu indikator besarnya peredaran narkoba yang berusaha ditekan oleh aparat. Polisi menyatakan rangkaian operasi tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 15 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Polda Metro Jaya menyatakan akan terus melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Tingginya angka kasus dan jumlah tersangka dalam enam bulan terakhir dinilai menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi tantangan serius di Ibu Kota dan sekitarnya.
Pengungkapan ribuan kasus dengan belasan ton barang bukti dalam waktu setengah tahun memperlihatkan skala persoalan narkoba yang dihadapi aparat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kepolisian menegaskan upaya pemberantasan akan terus dilanjutkan, baik melalui penindakan terhadap pengguna, pengedar, maupun produsen, demi menekan angka penyalahgunaan di tengah masyarakat.