Ratusan warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, nyaris terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karo. Seperti dilaporkan tvOne News, ketegangan memuncak saat massa yang kesal berusaha menerobos masuk ke dalam kantor untuk menemui Bupati Karo, namun langkah mereka dihalangi oleh para petugas yang berjaga di pintu masuk.
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan warga yang berasal dari dua desa, yakni Desa Doulu dan Desa Semangat Gunung. Kedatangan mereka secara bersamaan ke kantor pemerintahan membuat suasana di lokasi sempat memanas, terutama ketika warga mendesak agar bisa langsung bertatap muka dengan pimpinan daerah untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Di tengah upaya warga menerobos masuk, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan petugas kepolisian yang berjaga. Situasi yang sempat ricuh itu membuat sejumlah aparat berusaha menahan laju warga agar tidak masuk lebih jauh ke area kantor, sementara para pengunjuk rasa terus berupaya maju untuk menyuarakan aspirasinya.
Meski sempat diwarnai ketegangan dan aksi dorong, situasi pada akhirnya dapat diantisipasi oleh petugas sehingga tidak sampai menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Kehadiran aparat keamanan di lokasi membantu meredam potensi bentrokan yang lebih besar, sehingga aksi unjuk rasa tetap dapat berlangsung tanpa jatuhnya korban luka.
Koordinator aksi, Hermansyah Barus, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut digelar untuk meminta pemerintah Kabupaten Karo segera mencabut kebijakan baru terkait pengutipan retribusi uang masuk menuju objek wisata air panas Berastagi. Kebijakan baru itulah yang menjadi pemicu kemarahan warga sehingga mereka turun ke jalan dan mendatangi kantor bupati secara langsung.
Dalam tuntutannya, warga meminta agar kebijakan lama kembali diaktifkan, yaitu skema di mana warga dari dua desa tersebut yang berada di pos pertama melakukan pengutipan retribusi bagi pengunjung. Bagi warga, aturan lama itu dinilai lebih berpihak kepada masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan sebagian penghidupannya pada kawasan wisata air panas tersebut.
Namun, warga justru menyesalkan hasil dari pertemuan yang berlangsung, karena saat ini pemerintah Kabupaten Karo disebut menutup seluruh pengutipan retribusi masuk menuju objek wisata air panas Berastagi. Keputusan itu dinilai tidak menjawab tuntutan masyarakat, sehingga persoalan retribusi di kawasan wisata tersebut diperkirakan masih akan terus menjadi sumber ketegangan antara warga dan pemerintah daerah.