Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di bidang keimigrasian. Total tujuh belas orang telah diamankan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, dengan delapan orang merupakan aparatur sipil negara dan sembilan orang pihak swasta.
Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul dua puluh dua lewat tiga puluh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi ini. Kehadiran pejabat setingkat wakil menteri menunjukkan besarnya skala kasus yang ditangani.
Selain Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, KPK juga mengamankan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra serta mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh lima, Safar Muhammad Godam.
Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti meliputi uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, logam mulia berupa emas, serta berbagai kendaraan roda dua dan roda empat yang diduga berkaitan dengan perkara ini.
Operasi dilakukan secara serentak di beberapa wilayah mulai dari Selasa malam hingga Rabu malam. Tim penyidik bergerak di Jakarta, kemudian memperluas operasi ke Jawa Barat dan Bali untuk menelusuri dugaan praktik korupsi dalam pengurusan dokumen dan izin tinggal warga negara asing.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa seluruh pihak yang diduga terkait dengan konstruksi perkara akan dimintai keterangan guna melengkapi alat bukti dan memperjelas peran masing-masing dalam kasus dugaan korupsi ini.
Konferensi pers resmi mengenai hasil pemeriksaan direncanakan dilakukan pada hari berikutnya. Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan terbesar KPK di sektor keimigrasian dan menyoroti kerentanan sistem pengurusan izin tinggal terhadap praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan.