Prabowo Ingin Setiap Warga Punya Rekening, BRI dan BSI Ditugaskan Perluas Inklusi Keuangan

Pemerintah kembali menaruh perhatian besar pada perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Menurut laporan sejumlah media, Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap warga Indonesia memiliki rekening bank. Untuk mewujudkannya, pemerintah menugaskan dua bank besar, yaitu BRI dan BSI, guna menyiapkan rekening bagi masyarakat luas di seluruh penjuru Tanah Air.

Arahan dari Istana Kepresidenan

Arahan ini disampaikan dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 7 September 2026. Menurut laporan, Presiden Prabowo menginginkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke layanan perbankan melalui kepemilikan rekening. Keinginan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan konkret kepada perbankan pelat merah untuk merealisasikannya.

Dalam penugasan itu, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Menurut laporan, hingga saat ini belum ada target jumlah rekening yang disebutkan secara spesifik, sehingga rincian teknis mengenai berapa banyak rekening yang akan disiapkan masih perlu ditunggu ke depannya.

Tujuan Memperluas Inklusi Keuangan

Langkah ini memiliki tujuan yang cukup jelas. Menurut laporan, salah satu sasaran utamanya adalah memperluas inklusi keuangan nasional, yaitu memastikan semakin banyak warga yang terhubung dengan sistem keuangan formal. Dengan memiliki rekening, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah menabung, bertransaksi, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

Selain itu, kepemilikan rekening secara luas juga dikaitkan dengan efektivitas program pemerintah. Menurut laporan, tujuan lainnya adalah memperkuat penyaluran berbagai program pemerintah agar berjalan lebih efektif. Ketika setiap penerima manfaat memiliki rekening, penyaluran bantuan maupun program lain berpotensi menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah untuk dipantau.

Mekanisme dengan Data Dukcapil

Dari sisi pelaksanaan, program ini disebut akan memanfaatkan data kependudukan yang sudah ada. Menurut laporan, salah satu basisnya adalah data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Dengan memanfaatkan data yang sudah terhimpun, proses penyiapan rekening bagi warga diharapkan bisa berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kondisi kependudukan yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, sistem yang digunakan juga akan diselaraskan dengan infrastruktur yang ada. Menurut laporan, rencana ini akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, khususnya sistem pembayaran nasional. Penyelarasan semacam ini penting agar rekening yang disiapkan benar-benar terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas, bukan sekadar tercatat tanpa bisa digunakan secara nyata.

Pernyataan Menko Perekonomian

Penjelasan mengenai arahan ini turut disampaikan oleh pejabat pemerintah. Menurut laporan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Ia juga menjelaskan mekanisme teknis terkait pemanfaatan data Dukcapil dalam proses penyiapan rekening bagi masyarakat tersebut.

Peran BRI, BSI, dan Himbara

BRI dan BSI menjadi pelaksana utama dari penugasan ini. Keduanya merupakan bagian dari kelompok bank milik negara. Menurut laporan sebelumnya, Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara beranggotakan Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Kelompok bank inilah yang selama ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam berbagai program terkait pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat.

Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan ini juga mulai terlihat. Menurut laporan kantor berita ANTARA, BSI menyatakan siap menjalankan amanah presiden untuk memperluas akses keuangan. Sebelumnya, dalam pertemuan pada 18 Juni 2026, Presiden Prabowo juga sempat mendorong Himbara agar tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat luas.

Catatan dan Tantangan ke Depan

Meski niatnya jelas, program ini juga menyisakan sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Menurut laporan, hingga kini belum ada angka target yang disampaikan secara resmi, sehingga besaran dan tenggat waktunya masih menjadi tanda tanya. Keberhasilannya kemungkinan akan sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan bank, serta integrasi dengan sistem pembayaran yang ada.

Secara keseluruhan, arahan agar setiap warga memiliki rekening bisa menjadi tonggak penting bagi inklusi keuangan di Indonesia. Jika berjalan mulus, langkah ini berpotensi mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan sekaligus memperlancar penyaluran program pemerintah. Publik kini menanti detail teknis dan target konkret yang akan menyusul dari BRI, BSI, dan pemerintah.